Dorong Data Rutilahu Valid dan Tepat Sasaran, Plt Wali Kota Minta Lurah Turun Langsung Cek Kondisi Warga

MADIUN – Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Madiun didorong semakin tepat sasaran. Pemerintah Kota Madiun memastikan pendataan Rutilahu dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan agar rumah warga yang paling membutuhkan dapat menjadi prioritas penanganan.

Langkah tersebut semakin diperkuat dengan keterlibatan Kota Madiun dalam implementasi Smart Rutilahu milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Platform digital berbasis web ini digunakan untuk mengintegrasikan data sebaran dan kondisi Rutilahu kabupaten/kota di Jawa Timur. Dengan satu basis data, kondisi Rutilahu di daerah dapat dipetakan secara lebih terukur, cermat dan tepat sasaran.

Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, keikutsertaan Kota Madiun dalam Smart Rutilahu menjadi momentum untuk membangun data Rutilahu yang lebih valid. Karena itu, proses pendataan tidak boleh hanya mengandalkan usulan administrasi, tetapi perlu dibuktikan dengan kondisi rumah secara langsung.

Hal tersebut disampaikan Plt Wali Kota saat menutup Sosialisasi dan Implementasi Smart Rutilahu di Ruang 13 Balai Kota, Rabu (16/9). Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

“Rutilahu kebetulan dari provinsi hari ini mengajak Kota Madiun dalam pendataan untuk masuk di Smart Rutilahu milik provinsi. Ini nanti akan satu jadi database yang mana semua orang bisa melihat apa data Rutilahu. Nah, ini kebetulan kota kemarin saya beberapa hari ngajak lurah untuk bisa turun mendata salah satunya Rutilahu," katanya.

Menurutnya, lurah memiliki peran penting dalam memastikan data yang masuk benar-benar menggambarkan kondisi warga. Rumah dengan kondisi paling mendesak perlu menjadi prioritas untuk didata dan diajukan, terutama dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kelayakan hidup penghuninya.

“Sehingga tadi saya tekankan bahwa yang pertama itu mana yang mendesak itu segera untuk didata dan diajukan. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat yang kita data itu dari sisi keselamatan dan martabat dari warga. Itu yang harus kita kedepankan. Sehingga data yang nanti kita kirim ke provinsi ini benar-benar data yang membutuhkan kevalid dan bisa dibantu secara cepat,” tegasnya.

Plt wali kota menambahkan, data tersebut nantinya tidak hanya menjadi basis informasi, tetapi juga dapat menjadi pijakan dalam menentukan kebutuhan penanganan Rutilahu.

Dengan demikian, pendataan Rutilahu diharapkan tidak berhenti sebagai pemenuhan administrasi, tetapi menjadi langkah awal untuk memastikan bantuan pemerintah menyasar rumah dan keluarga yang memang membutuhkan penanganan.

(Rams/rat/diskominfo)